Literasi

3 Hal Yang Mestinya Diperhatikan Calon Presiden Terhadap Literasi

Siapapun presidennya, literasi harus selalu disebarkan ke seluruh pelosok negeri

Indonesia tahun ini sedang ramai dengan adanya pesta demokrasi akbar—ajang pemilihan umum (pemilu) diadakan secara serentak. Tapi ketahuilah bahwa dibalik kontestasi politik ini, siapapun yang terpilih nantinya harus membawa perubahan dan kemajuan bangsa ini supaya lebih baik dari sebelumnya—termasuk mendorong kemajuan berliterasi.

Untuk urusan berliterasi, kita semua tentu mengharapkan kebijakan pemimpin negara bisa membawa literasi  ke arah yang lebih baik. Peranan literasi begitu fundamental dalam kemajuan masyarakat, untuk itu siapapun presidennya kelak mesti memerhatikan beberapa hal terkait permasalahan literasi dari berbagai sudut. Dan inilah 3 hal yang mestinya diperhatikan presiden terpilih nantinya:

Membenahi Free Cargo Literacy

Program ini lahir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sekaligus digagas bersama teman-teman pegiat literasi. Seiring berjalannya waktu, program yang membantu para pegiat literasi dalam menyebarkan pengiriman buku ke pelosok negeri, nampak menemukan hambatannya. Yang secara prosedural bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia selaku jasa pengirim barang. PT. Pos Indonesia tidak lagi mendapat sokongan dana dari pemerintah. Alhasil pelaksanaan pengiriman buku gratis yang dilakukan setiap tanggal 17 kala itu diberhentikan sementara.

Padahal program FCL dirasa banyak sekali manfaatnya. Terutama masyarakat yang ingin membantu dan terbantu. Hingga akhirnya regulasi berubah, semula proses pengiriman buku langsung dikirimkan kepada PT. Pos Indonesia menjadi tertuju kepada Kemendikbud, lantaran dengan adanya peran Kemendikbud akan membantu memfiltrasi buku-buku yang layak dikirimkan atau tidak layak. Dari mulai kategori buku, hingga muatan berat paket buku yang dikirimkan, tidak boleh melebihi ketentuan yang telah disepakati.

Akibatnya, munculah kembali amarah dari sebagaian kalangan pegiat literasi yang menganggap bahwa mekanisme program ini justru malah merumitkan. Mereka memprotes bahwa program Free Cargo Literacy malah menjadi penghambat partisipasi masyakarat yang sudah lama antusias sejak diberlakukannya program ini.

Baca juga : Ada Atau Tidak Adanya Free Cargo Literacy, Pegiat Literasi Akan Terus Bergerak

Jika nanti sudah ada presiden dan wakil presiden terpilih, pandanglah program Free Cargo Litercy sebagai sebuah gerakan kebaikan—bukanl sebagai upaya gerakan yang menyulitkan, karena embel-embel regulasi.

Perpustakaan Sekolah

Di ranah terkecil, presiden baiknya memerhatikan literasi di tempat-tempat pendidikan—macam di sekolah. Mewajibkan siswa untuk menyempatkan membaca buku adalah sebuah hal yang utama. Agar siswa tidak buta terhadap ilmu pengetahuan. Untuk itu, pihak sekolah dan pemerintah wajib turut berpartisipasi aktif dalam menggalakan budaya membaca buku, entah dalam bentuk konsep berupa ‘wajib baca’ sebelum jam pelajaran dimulai atau menyediakan ruang khusus terdekat agar siswa dapat dengan mudah menjamah buku. Atau dapat dengan cara lain yang lebih elegan—Itu semua sah-sah saja. Sebisa mungkin presiden harus menyoroti akan hal tersebut.

Baca juga : Pegiat Literasi: Siapapun Anda, Perpustakaan Harus di Hati

Khawatirnya, jika presiden yang terpilih nanti malah mengabaikan hal seperti ini, lantas kemanakah arah literasi siswa yang notabenenya adalah generasi penerus bangsa?

Memberi Subsidi Buku

Wacana memberi subsidi buku sudah lama lahir di era kepemimpinan presiden terdahulu hingga di era nya Presiden Joko Widodo dan sampai sekarang masih menjadi bahan pertimbangan untuk segi keefektifan nya. Ini yang dirasa menjadi angin lalu saja oleh masyarakat—wacana yang tak kunjung terwujud. Terlebih, untuk biaya produksi kini masih jadi persoalan, dari mulai kertas yang bagus, berwarna hingga dilaminating. Ditambah kecenderungan masyarakat yang belum berpikir buku secara substansial. Padahal di negara lain, seperti di India, harga buku mampu ditekan lewat pemahaman masyarakatnya yang tidak memperdulikan tentang ‘kosmetik’ buku namun kepada isi yang ada di dalamnya.

Bukan terlalu menantikan layaknya pemberian subsidi BBM murah, tapi memang sudah waktunya ada pemenuhan subsidi buku murah di Indonesia. Agar semua kalangan masyarakat dapat dengan mudah membeli buku.

Diharapkan, jika adanya presiden dan wakil presiden terpilih, Indonesia bisa menepis anggapan mengenai keberadaan masyarakatnya yang minim minat membaca. Sehingga data survei bergeser ke angka yang baik. Intinya, masyarakat dapat dikatakan mampu berliterasi adalah dengan memberikan akses mudah dalam membeli buku. Sungguh elegan apabila kita nanti punya pemimpin negara yang konsen di bidang ini—semoga saja.

Komentar

Benci feodal namun juga bukan patriotik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *