Upaya Kemenristekdikti Mencegah Radikalisme di Lingkungan Pendidikan

Beberapa tahun kebelakang, kita dihadapkan pada rentetan kesedihan. Masih mengucur rasanya air mata serta ketakutan ketika terjadi baku tembak teroris di Sarinah; lalu diguncang lagi dengan aksi bom bunuh diri di Surabaya. Empati serta simpati ramai disuguhkan di media sosial, beriringan dengan seruan KAMI TIDAK TAKUT! Sejujurnya memang tidak takut, tapi tidak juga berani. Hal itu hanya semacam obat merah yang diteteskan di luka, tidak benar-benar membuat sembuh, tapi setidaknya meredakan.

Lalu beberapa tahun kemudian muncul survei dari beberapa lembaga, yang mengatakan bahwa persentase pemikiran radikal justru muncul dari lingkungan pendidikan, kemudian disusul dengan penemuan bom rakitan di sekretariat Universitas Riau. Paranoid, itulah yang muncul dalam diri saya. Ketakutan bahwa bisa saja dalam tas teman terdekat saya berisi bom, yang sewaktu-waktu bisa meledakan seluruh teman lainnya, dan juga saya. Atau muncul pikiran apakah saya akan mati di ruang kelas. Setidaknya kalau pun hal tersebut terjadi, tentu saya tak ingin mati bersama dosen yang menyebalkan.

Hal lain lagi, inisiatif untuk mengatasi penyebaran paham radikal di lingkungan pendidikan muncul dari Kemenristekdikti. Setiap mahasiswa, pengajar, serta pegawai diharuskan menyetor nomor telepon serta akun media sosial. Hal tersebut dianggap sebagai upaya preventif guna mencegah paham-paham radikal di lingkungan pendidikan melalui jejak digital. “Tapi apakah upaya tersebut efektif?”

Begini, sifat ngakal-ngakali adalah sifat naluriah yang bahkan sejak kecil sudah kita miliki. Untuk menghindari suatu hal, kita bisa tutupi dengan hal lain. Sama halnya, untuk memantau akun mantan tak mungkin memakai akun asli. Kupikir, di zaman sekarang, satu orang bisa mempunyai banyak akun media sosial. Lantas, kalau begitu bagaimana?

Upaya controlling tersebut jelas tak efektif. Sesungguhnya bukan aktivitas digital yang membuat kebanyakan remaja melakukan hal yang bisa kita sebut sebagai sebuah ketololan. Ketidaksadaran sikap dan sifat serta minimnya objektivitas terhadap suatu hal yang membuat mereka berperilaku seperti itu. Hal terpenting yang seharusnya dilakukan adalah penyadaran sikap dan sifat, musti ada penyadaran akan konsekuensi melalui jalur pendidikan, kebudayaan, dan agama.

Baca Juga: DERADIKALISASI: UPAYA PREVENTIF LEWAT KACAMATA LITERASI

Literasi tentang radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme musti dipahami. Guna membentengi diri agar tak terjerumus jurang tersebut. Mereka yang terpapar paham radikal sesungguhnya hanya korban indoktrinisasi. Bahwa sejatinya, yang bisa melindungi diri adalah diri sendiri.

Adanya UPT Bimbingan dan Konseling di setiap kampus sebenernya adalah upaya yang bagus. Tinggal pengoptimalan perannya saja yang perlu ditingkatkan. Serta konselor harus paham betul bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan. Konselor sebisa mungkin harus dekat dengan mahasiswa, bahkan bisa mendeteksi sejak dini mereka yang sudah terpapar paham radikal.

Peran yang optimal dalam controlling tentunya ada pada teman terdekat. Kita bisa mengenali sikap serta sifat yang menjurus pada paham radikal. Orang-orang yang biasanya terkena paham radikal cendurung berpikiran tertutup, intoleran, serta fanatik. Setidaknya saat kita sudah menemukan ciri-ciri tersebut pada teman terdekat, kita bisa mengajaknya untuk memahami hidup dengan bahagia: menghabiskan waktu seharian di rental, misalnya. Kau bisa saja mengajaknya berdebat seharian tentang ideologinya, tapi itu bukan cara terbaik untuk menyembuhkan.

Jelas bahwa upaya preventif yang dilakukan Kemenristekdikti hanya akan berujung menjadi hal yang sia-sia kalau pemantauannya hanya sekedar dari jejak digital. Tentu hal tersebut bisa diakali dengan berbagai cara oleh pemuda yang sejatinya memiliki pemikiran yang kreatif. Sulit memang mengontrol jiwa-jiwa muda. karena pada hakikatnya, jiwa muda adalah jiwa yang bebas dan merdeka.

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *