Tentang Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap

Pemukiman masyarakat nelayan Kampung Baru Dadap, Tangerang selalu dicap sebagai pemukiman kumuh berisi kaum-kaum marjinal dan tidak punya sumbangsih apapun untuk negara—sehingga terbangun beberapa pandangan negatif terhadap daerah tersebut. Siapa sangka di balik pandangan yang negara ciptakan terhadap mereka—terdapat hal yang seharusnya membuat negara (bahkan kita semua) berterima kasih kepada masyarakat nelayan Kampung Baru Dadap.

Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, nelayan Kampung Baru Dadap memanfaatkan potensi kekayaan laut yang sangat melimpah secara baik, salah satunya adalah rajungan. Kampung Baru Dadap mampu mengekspor 1700 kwintal rajungan setiap minggunya. Belum lagi ratusan kilogram ikan segar hasil tangkapan dan berkarung-karung kerang hijau hasil budidaya nelayan tersedia setiap harinya (sebelum reklamasi dimulai hasilnya 3x lipat). Bisa dibayangkan berapa nilai ekonomis yang disumbangkan kepada negara setiap tahunnya.

Labeling kumuh oleh Negara—dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tangerang seharusnya menjadi sebuah hal yang memalukan bagi negara setelah mengetahui kenyataan tentang sumbangsih yang masyarakat nelayan Kampung Baru Dadap berikan. Karena negara tidak hadir melaksanakan fungsi serta tugasnya dalam memberikan pemerataan kesejahteraan.

Bicara soal kemandirian—selama berpuluh-puluh tahun masyarakat nelayan Kampung Baru Dadap tak pernah merasakan bantuan apapun dari negara. Kalaupun ada mungkin sudah habis dikeruk oleh para birokrat daerah. Meski demikan, kapal tak pernah berhenti bolak-balik berlayar. Untuk sekedar kebutuhan hidup dirasa cukup, maka tak ada bantuan pun mereka sudah mandiri, bahkan memberikan nilai ekonomis bagi negara. Lalu pertanyaan yang timbul dalam benak “Sebenarnya mereka yang membutuhkan negara, atau negara yang membutuhkan mereka?”.

Seharusnya jelas bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan terdahap nelayan. Salah satunya dengan memberikan perlindungan pada tempat tinggal nelayan sebagai ruang kehidupan nelayan. Dalam Undang-undang Perlindungan Nelayan—memiliki tujuan melindungi kehidupan nelayan, termasuk ruang kehidupannya berupa tempat tinggal, tempat usaha dan wilayah tangkapnya. Semangat undang-undang ini adalah agar nelayan sejahtera.

Lalu, apakah yang sudah tercantum dalam undang-undang sudah dirasakan penuh atau setidaknya sedikit saja? Belum!. Justru keberadaan masyarakat nelayan Kampung Dadap sedang terancam—dengan janji dan segala muslihat dari pemerintah yang dibungkus dalam balutan yang diberi nama “Program Pembangunan”. Keberpihakan pembangun yang dihadirkan pemerintah adalah semu—seakan ditujukan untuk rakyat padahal kenyataannya sama sekali bukan program yang diinginkan rakyat. “Lalu sebenarnya untuk siapa program ini ditujukan?”—tentu untuk (katanya) rakyat.

Ketidakadilan dirasakan oleh mereka yang dicap sebagai pemukiman kumuh berisi kaum-kaum marjinal dan tidak punya sumbangsih apapun terhadap negara. Sebab negara tak pernah menerapkan pembangunan yang partisipatif. Apakah yang kumuh dan liar akan diperhatikan? Jawabannya iya. Pemukiman kumuh dan liar akan dibersihkan dari kekumuhannya dengan slogan “Hunian Mewah Nan Elit” sambil negara & orang kaya berkata, mari membangun!!.

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *