Tangerang yang Belum Ramah Ham

Sepanjang tahun ini, nama Tangerang beberapa kali menjadi sorotan publik karena berhasil masuk dalam liputan utama media. Sialnya, sorotan publik terhadap Tangerang bukanlah terkait hal-hal baik yang dilakukan warga atau pemerintahnya. Pemberitaan terhadap Tangerang justru menyasar hal-hal negatif yang memiliki tendensi buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada penegakkan Hak Asasi Manusia.

Sorotan publik terhadap Tangerang dimulai pada bulan April, tatkala terjadi insiden pemukulan terhadap seorang buruh perempuan oleh Kepala Satuan intel Polres Tangerang. Saat itu, para buruh yang dipecat sepihak oleh PT Panarub Indonesia melakukan aksi di akhir pekan. Pihak kepolisian meminta buruh membubarkan diri karena ada larangan demonstrasi di akhir pekan yang tercantum dalam aturan daerah.

Diminta bubar, buruh tak terima. Mereka memutuskan bertahan dan adu mulut dengan pihak kepolisian. Ketika itulah, insiden pemukulan terjadi. Sebuah tamparan mendarat di wajah Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti, dan kejadian ini membuat Tangerang mendapat sorotan publik yang pertama.

Setelah beberapa lama tak terdengar, nama Tangerang kembali menjadi sorotan publik ketika sebuah pabrik mercon meledak dan terbakar di daerah Kosambi. Sebenarnya di wilayah ini kebakaran adalah hal yang biasa terjadi. Yang tidak biasa, kebakaran ini merenggut 47 nyawa pekerja pabrik. Hal ini kemudian menjadi sorotan setelah penyelidikan menunjukkan jika pabrik yang beroperasi tidak memenuhi standar keamanan kerja yang ada di Indonesia.

Kejadian ini kemudian menunjukkan, betapa tidak berharganya nyawa para pekerja pabrik di mata pengusaha. Apalagi dalam penyelidikan, diketahui jika pabrik ini tidak memiliki izin yang sesuai serta mempekerjakan anak di bawah umur.  Hal ini memperlihatkan betapa pemerintah daerah tidak mampu mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Setelahnya, juga yang paling heboh, tentu saja peristiwa persekusi pasangan oleh masyarakat di daerah Cikupa hingga korban mengalami trauma berat. Yang membuat kejadian ini heboh, persekusi dilakukan atas dugaan sebagian warga kalau pasangan tersebut melakukan hal mesum. Digerakkan oleh moralitas yang tinggi, mereka kemudian mengarak pasangan tersebut sembari memukuli dan menelanjangi mereka. Sungguh kegilaan atas nama moralitas.

Terakhir, belum lama ini viral sebuah foto yang menunjukkan surat arahan dari Pimpinan RW di Rajeg yang meminta warga untuk tidak mengadakan agenda keagamaan di dalam rumah. Masalahnya, surat ini ditujukan hanya untuk warga yang tidak beragama islam. Jadi, mereka yang bukan islam tidak boleh mengadakan agenda rohani di rumah perorangan sementara masyarakat muslim boleh mengadakan pengajian di rumahnya.

Hal ini memperlihatkan betapa pelanggaran terhadap hak masyarakat dilakukan melalui struktur pemerintahan, dan dimulai dari pemerintahan yang tingkatnya paling dekat di masyarakat. Beragama dan menjalankan ibadah adalah hak setiap warga. Jika aturan memang meminta warga untuk tidak beribadah di rumah perorangan, maka aturan tersebut harusnya berlaku untuk semua pihak. Bukan cuma untuk masyarakat yang bukan musilm.

Sebenarnya, ada beberapa kejadian lagi yang terjadi. Tapi saya rasa, empat kejadian ini sudah cukup untuk menunjukkan kalau Tangerang ternyata belum menjadi daerah yang ramah untuk hak warganya. Bahwa Tangerang belum menjadi daerah yang ramah HAM. Seandainya pemerintah, baik pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, ataupun Kota Tangerang Selatan mau serius mengurusi perkara HAM, mungkin kejadian-kejadian di atas tidak bakal terjadi.

Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa