Seberapa Perlukah Membebaskan Buku Impor Dari Bea Masuk Dengan Upaya Membangun Tradisi Literasi?

Di tengah isu regulasi baru soal barang impor yang batas bawah harga untuk kena Bea Masuk turun drastis, terdapat sebuah kabar yang, entah baik atau buruk, bagi pecinta buku. Kabarnya sih, walau semua barang impor bakal jadi makin mahal, tapi khusus untuk kasus buku impor bakal dibebaskan dari biaya Bea masuk. Pertanyaannya, apakah ini kebijakan yang diperlukan?

Mungkin akan ada banyak pecinta buku yang gembira mendapatkan kabar ini. Kegembiraan ini tentu hadir karena tidak ada rasa khawatir akan kebutuhan buku bagus yang bisa diimpor dari luar negeri. Selain itu, acara Big Bad Wolf, atau sekelas bazar buku impor terbesar di Indonesia juga bisa terus berjalan tanpa persoalan.

Namun, menurut saya, ada satu catatan penting atas kebijakan buku impor bebas Bea ini. Jikalau memang negara ingin melindungi hak para pembaca buku untuk tetap bisa mengakses buku impor, kenapa hal serupa tidak diterapkan dalam konteks pajak bagi para penulis dan penerbit? Padahal lebih baiknya jika membedah persoalan buku bisa dari lini yang terkecil, menyoal tentang pajak. Apakah negara memang hanya ingin melindungi hak pembaca, ataukah juga melindungi industri perbukuan?

Sejauh ini industri perbukuan di Indonesia bisa dibilang masih berkembang. Saya bilang masih, meskipun dalam 6 bulan terakhir ini terjadi kejenuhan di pasar buku lokal yang membuat penjualan buku agak menurun. Di momen yang kurang lebih sama, atau setidaknya dalam 1-2 tahun terakhir, persoalan di dunia perbukuan kian besar sehingga makin memberatkan para penerbit di industri ini.

Baca Juga:  Mengenal Tanah Gocap Dan Tanah Cepe Yang Bukan Sekedar Sebuah Pemakaman

Saya tidak paham betul bagaimana regulasi membebankan pajak kepada industri buku nasional. Namun, yang jelas, terdapat pajak berlapis yang dikenakan pada buku di Indonesia. Hal ini jelas menunjukkan kalau negara, atau setidaknya pemerintah, tidak atau belum mau berpihak pada industri buku nasional agar bisa terus berkembang.

Perkara ini jelas berbanding terbalik dengan segala narasi tentang upaya meningkatkan tradisi literasi di Indonesia yang selama ini digaung-gaungkan pemerintah. Bagaimana kemudian budaya literasi masyarakat kita meningkat jika untuk mengakses buku saja mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Sekadar mengingatkan, harga psikologis buku yang beredar di pasar hari ini sudah menginjak angka Rp 90 ribu.

Berbanding terbalik dengan kebijakan soal buku impor yang sama sekali tidak dikenakan biaya Bea Masuk. Di satu sisi, ini akan membuat harga buku impor menjadi lebih murah, tapi ya tidak akan murah-murah amat hingga bisa dibeli masyraakat kelas bawah. Lagipula, sejauh yang saya pahami, buku impor hari ini sebatas dikonsumsi oleh kelas menengah belaka.

Jikalau memang negara serius mau membenahi tradisi literasi di Indonesia, lebih baik mereka lebih dulu konsen mengutamakan kebijakan yang berpihak pada industri buku nasional. Pastikan kalau industri buku bisa memberikan harga murah untuk buku berkualitas. Kalau memang belum bisa memberikan subsidi bagi buku-buku berkualitas agar harganya murah, setidaknya ya jangan dibebani pajak berlapis nan tinggi.

Bagi saya, semakin banyak buku murah berkualitas yang bisa diakses ‘dibeli’ masyarakat tentu akan membuat tradisi literasi di Indonesia makin bagus. Karena salah satu hal terpenting dalam urusan literasi adalah bagaimana publik bisa mengakses bacaan sebagus-bagusnya dan semurah-murahnya dengan semudah-mudahnya. Jika itu belum bisa terpenuhi, ya jangan terlalu berharap pada peningkatan kualitas literasi Indonesia.

Baca Juga: 3 Novel Karya Dewi Lestari Yang Difilmkan

Komentar

Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *