RUU Omnibus Law Tebar Kesejahteraan, Sebenarnya Untuk Buruh Atau Investor ?

Pembangunan pada berbagai sektor memang menjadi target capaian pemerintah rezim ini. Yang sedang hangat diperbincangkan kini tentu saja adalah tentang rencana pemerintah untuk membuat perekonomian negara semakin berkembang melalui penerbitan RUU Omnibus Law. Tapi, tunggu, apakah dampaknya akan benar-benar membuat ekonomi kita menjadi berkembang?

Yang membuat kemudian perbincangan mengenai RUU Omnibus Law ini semakin panas tentu saja karena penerbitannya bukan hanya akan berdampak pada sektor perekonomian saja, lebih dari itu juga akan berdampak pada sektor-sektor lain yang saling berhubungan, ibarat mata rantai.

Penerbitan RUU ini memancing reaksi dari berbagai pihak. Mulai dari orang-orang istana hingga ke kalangan masyarakat jelata, yang kelak merasakan langsung dampaknya. Kedua kalangan tersebut memberikan respon berseberangan. Pemerintah dengan analisis data dan tetek bengek lainnya menganggap bahwa RUU ini akan membuka lapangan kerja semakin banyak sebab akan mengundang berbagai investor—ya, bisa dibilang ramah investor, lah. Sedangkan para buruh yang merasakan langsung iklim kerja di sebuah perusahan, tahu betul bahwa RUU ini hanya akan semakin membuat sistem kerja semakin busuk.

Berbagai pihak yang merasa bahwa RUU ini adalah bentuk kebijakan ngawur mulai bereaksi. Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) menggelar demo besar-besaran di kawasan Pusat Pemerintah Kota Tangerang pada Rabu (22/1/2020) untuk pembentukan Omnibus Law dalam rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Bagi kaum buruh, dengan revisi beberapa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang berkaitan dengan kesejahtraan buruh yang selama ini di jamin UU NO.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan akan dikurangi atau bahkan di hapus. Diantaranya: upah minimum, fleksibilitas hubungan kerja, dan pesangon. Wajar saja kaum buruh berada di pihak yang kontra dan bersuara paling nyaring dalam menolak RUU Omnibus Law.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja ini punya banyak konsekuensi. Terutama perlindungan-perlindungan pekerja yang tidak ikut disinggung. Di antaranya, peluang pekerja lebih mudah di PHK semakin besar—dan perusahaan, seakan tanpa perlu menanggung beban berat hal itu.
Skema upah perjam dalam RUU ini berpotensi perusahaan akan lepas tanggung jawab, pekerja yang sedang sakit hingga melahirkan jadi tidak dibayar. Meskipun skema upah perjam ini hanya berlaku bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu, ini bisa saja dimanfaatkan sebuah perusahaan sehingga dapat dengan mudah merubah jam kerja pekerjanya untuk menekan pengeluaran dan melepas tanggung jawab.

Baca Juga: Waktu Untuk Tidak Menikah: Bersemayamlah Luka, Berdamailah Masa Lalu

Namun pemerintah begitu yakin bahwa akan banyak investor yang masuk dan akan banyak pula lapangan kerja yang tercipta untuk masyarakat. Wajar saja, satgas yang dibentuk untuk RUU ini rata-rata dari pengusaha sedangkan kaum buruh tidak ikut andil dalam hal tersebut yang notabenenya paham betul tentang busuknya sistem kerja.

Harapannya tentu untuk mendongkrak perekonomian Indonesia dan mengurangi angka pengangguran. Namun justu yang tampak adalah RUU Omnibus Law seakan hanya hadir untuk menyederhanakan perizinan—tentunya untuk investor.

Lalu kira-kira apa sih dampak yang akan terasa untuk Kota Tangerang yang dikenal sebagai kota industri? Yang jelas, Pemkot Tangerang pasti akan senang sekali jika banyak investasi yang masuk untuk menggenjot angka perekonomian di kota yang terkenal 1001 pabrik. Apalagi dengan kemudahan izin penciptaan lapangan kerja dipadukan dengan program kota layak investasi yang memangkas jalur investasi melalui sistem online. Maka semakin menjadikan kota Tangerang sebagai kota layak investasi.

Lalu, bagaimana dengan nasib para buruh di Tangerang jika RUU Omnibus Law ini diresmikan? Kita tahu betul bahwa sistem kerja yang buruk memang brengsek. Pekerjaan-pekerjaan yang semestinya diluar dari keharusan kita sebagai pegawai masih saja ada. Jaminan kesehatan yang belum jelas, hingga jadwal yang seakan membuat seorang karyawan tak ubahnya ibarat ‘sapi perah’.

RUU Omnibus Law ini tak ubahnya seperti barang yang dapat menjanjikan segalanya, dan pemerintah hanya tinggal mengobral perekonomian Indonesia kepada para investor. Jaminan bahwa dengan disahkannya RUU ini menjadikan perekonomian akan tumbuh pesat pun masih abu-abu. Percayalah, lapangan kerja memang akan tercipta, namun akan percuma kalau sistem kerja di kebanyakan perusahan masih bobrok. Lantas, memangnya RUU Omnibus Law ini mau mensejahterakan siapa?

Baca Juga: 5 Bangunan Bersejarah Di Tangerang

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *