Pilih Akademisi atau Politisi?

“Saya ingin melihat mahasiswa-mahasiswa, jika sekiranya ia mengambil keputusan yang mempunyai arti politis, walau bagaimana kecilnya, selalu didasarkan atas prinsip-prinsip yang dewasa. Mereka yang berani menyatakan benar sebagai kebenaran, dan salah sebagai kesalahan. Dan tidak menerapkan kebenaran atas dasar gerakan, ormas, atau golongan apapun.” Soe Hok Gie

Dari dulu, lingkungan kampus menjadi incaran politikus untuk mendulang suara dan menyebarkan ideologi. Pada jaman Eyang Soe Hok Gie misalnya, banyak teman-teman Eyang Gie yang terlibat politik praktis dan menjadi politikus. Lebih parahnya, mereka membelot dari perjuangan untuk selalu mengawal pemerintah pada saat itu.

Kini, kegiatan politik sudah tidak semasif jaman Eyang Gie. Di samping karena adanya Surat Keputusan No. 26/DIKTI/Kep/2002 dari Ditjen DIKTI untuk mencegah masuknya organisasi ekstra kampus ke dalam kampus, Undang-undang pemilu juga melarang adanya kegiatan politik praktis di tempat pendidikan. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa kampus harus steril dari kegiatan politik praktis.

Maksud dari politik praktis di sini adalah praktek atau aplikasi teori-teori politik. Kampus tentu saja boleh mengadakan kegiatan politik tapi hanya sebatas politik teoritis. Maksudnya adalah politik yang dipandang dari segi keilmuan. Jadi diskusi politik itu boleh saja, bincang-bincang politik itu boleh saja. Tapi jika ada penyampaian visi dan misi, itu yang ngga boleh, itu berarti kampanye.

Di kampus saya, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, pergerakan organisasi ekstra kampus sangat diawasi oleh organisasi intra kampus. Alasan mereka jelas, selain karena surat keputusan Ditjen DIKTI, peraturan organisasi kampus pun melarang masuknya organisasi ekstra kampus. Makanya, jika ada organisasi ekstra mengadakan kegiatan, apalagi membawa benderanya dan tidak permisi, langsung ditegur oleh si empu organisasinya. Peraturan seperti ini sudah dipegangteguh sejak lama. Mungkin sebelum saya masuk ke kampus tertua di Banten ini.

Mahasiswa boleh berpolitik karena mahasiswa juga berkedudukan sebagai warga negara yang mempunyai hak politik. Namun, seperti yang sudah saya utarakan di atas, politik hanya dipelajari oleh mahasiswa sebagai salah satu bidang keilmuan. Jika ingin terlibat dalam politik praktis, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktifitas tersebut di dalam kampus. Hal ini juga berlaku untuk dosen, rektor, hingga ketua yayasan yang terlibat politik praktis.

Ketua Yayasan Syekh Yusuf, Hudaya Latuconsina, mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Banten tahun 2019. Belio mencalonkan diri di Dapil Banten 5. Hal ini yang menjadi kegelisahan sebagian mahasiswa di kampus saya. Bagaimana kampus yang sangat melarang masuknya organisasi ekstra untuk menghindari kegiatan politik praktis, kini ketua yayasan terjun ke politik praktis.

Pencalonan ketua yayasan dalam Pileg 2019 menjadi kekhawatiran bagi organisasi intra kampus saya. Bagaimana tidak? Sejak dulu kampus saya sudah melarang masuknya organisasi ekstra ke dalam kampus karena kekhawatiran membawa politik praktis. Takutnya, Pak Hudaya menjadi cerminan politik praktis oleh organisasi ekstra walaupun belio tidak terbukti melakukan politik praktis di lingkungan kampus.

Tidak ada aturan atau larangan bagi ketua yayasan untuk terlibat politik praktis. Namun secara etika, jika Pak Hudaya masih menjabat sebagai ketua yayasan dan tetap nyaleg tentu itu bukan etika yang baik. Kenapa? Karena dia jelas-jelas berada di lingkungan pendidikan. Menjadi akademisi atau politisi itu pilihan. Boleh menjadi akademisi atau politisi. Namun jika menjadi keduanya, itu bukan pilihan yang etis.

Anies Baswedan pernah mengambil cuti dari jabatan rector Universitas Paramadina untuk mengikuti konvensi Partai Demokrat. Saat menjadi menteri, belio pun mengundurkan diri dari jabatan rektornya. Berbeda dengan Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo-Sandi, yang mundur dari ASN dan dosen Untirta, Serang. Banyak civitas Untirta menyayangkan Dahnil Azhar mundur sebagai dosen. Namun, pengunduran belio berlandaskan pada aturan ASN yang harus bersikap netral dalam politik.

Antara Anies Baswedan dan Dahnil Anzar sudah tepat dan beretika. Mereka mengundurkan diri dari kegiatan kampus karena ingin terjun ke dalam politik praktis. Lalu, apa kabar dengan Ketua Yayasan Syekh Yusuf?

 

Komentar

Benci feodal namun juga bukan patriotik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *