Pemerintah Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Informasi Adalah Kunci Untuk Meredam Hoaks, Kata Siapa?

Sebagai masyarakat kiwari yang hidup di jaman segalanya ditopang oleh teknologi, itu juga sebab kita semakin dimudahkan dalam mendapatkan segala informasi. Semua jenis pertanyaan bisa ditanyakan pada mesin pencari bernama google kecuali jodoh kamu tentunya. Hehe.

Dengan kemudahan akses informasi terebut, tentu saja ada dampak negatif yang ditimbulkan. seperti penyebaran berita bohong atau kebanyakan dari kita menyebutnya dengan “hoaks”. Semakin banyak orang yang menyebarkan dan membicarakannya di media sosial, kita akan sulit membedakan suatu berita bohong atau memang terjadi. Sebab bukan jaminan berita tersebut benar hanya karena banyak orang menyebarkannya.

Adanya pencegahan dan penanggulangan pada penyebaran berita hoaks memang diperlukan. Terlebih saat ini kita sebagai pengguna media sosial, dapat dengan mudah untuk menyalin dan menyebarkan berita dalam sekejap, hal ini bisa dilakukan oleh semua orang. Hal berbahaya adalah kita semua bisa menjelma seperti wartawan. Menambah sisi negatif dari era modernisasi ini.

“… sebarkan, jangan berhenti di kamu” tagline ini biasanya terselip di sebuah pesan berantai yang seringkali menyampaikan berita seadanya tanpa adanya keakuratan berita. Tidak cukup sampai di situ, kita sebagai kaum modern harus melek literasi, dan tidak mudah percaya akan semua informasi yang ada sebelum mengecek kebenarannya adalah kunci, menurut saya. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi untuk membatasi akses informasi saat Indonesia sedang terjadi masalah.

Seperti akses informasi yang dibatasi oleh pemerintah belum lama ini, akibat kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019 lalu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan alasan yang seadanya, untuk meredam penyebaran berita bohong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang lebih parahnya lagi, pemberlakuan akses informasi ini terjadi lagi dan sempat melanda Papua. Pemerintah ini memang sepertinya senang sekali membatasi.

Padahal saya kira pemerintah tahu betul dampak lain dari pembatasan akses tersebut dapat mempengaruhi aspek lain. Seperti sulitnya berkomunikasi dengan anggota keluarga, kendala transaksi jual dan beli, atau proses pengiriman data melalui surat elektronik yang memerlukan waktu lama untuk dapat sampai ditujuan.

Lalu untuk mencegah adanya penyebaran berita bohong dapat terjadi dan menyebar di masyarakat kita, budaya literasi kiranya dapat dilakukan untuk meminimalisir. Dan kalau masyarakat sudah melek akan pentingnya budaya literasi, saya kira pemerintah tidak perlu lagi membatasi akses informasi pada masyarakat. Karena memilah berita bohong (hoaks) adalah kewajiban semua orang, bukan hanya Pemerintah saja.

Komentar

Engga suka digigit nyamuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *