Netralitas ASN/PNS: Tidak Diperkenankan Berkampanye Dalam Pemilu

2019 adalah tahun yang begitu seru. Pasalnya tahun ini dapat dikatakan, sebagai tahun perpoplitikan, dari ajang perayaan pemilu serentak yang diadakan se-Indonesia. Juga diramaikan dengan begitu banyaknya isu-isu menghebohkan, entah itu isu saling tuding-menuding sampai isu seputaran kampanye antar caleg maupun capres.

Dalam pemilihan capres, terlihat sangat sengit pertarungan antar kedua kubu. Terlepas dari mereka mendapat jatah kursi atau tidak—namun masyarakat agaknya sangat antusias merespon pemilu ini, mulai dari kalangan bawah sampai atas begitu gencar mengampanyekan nama paslon masing-masing

Begitupun pada 6 orang berseragam dinas PNS lengkap dengan atribut dinasnya, yang kini tengah viral. Berfoto dengan pose dua jari dan memamerkan stiker yang bertuliskan nama paslon capres nomor urut 02.

Usut punya usut, yang terpampang dalam foto tersebut ternyata guru honorer di SMA 09 Kronjo, Tangerang. Berdasar dari hasil penyidikan, Badan Kepegawaian Daerah Banten, keenam guru tersebut terbukti terlibat dalam politik praktis. Mereka mengaku bahwa mendapatkan stiker tersebut dari seseorang. Alasan selanjutnya, mereka hanya ingin mencoba hasil jepretan dari handphone baru, akhirnya berfoto dengan gaya seperti itu. Namun alasan tersebut tidak serta merta dapat diterima secara logis.

Dari pihak BPN paslon nomor 2 berniat ingin memberikan bantuan hukum kepada keenam guru ini. Namun, apa yang ingin mereka bantu? Nasi sudah menjadi bubur, aturan tetap aturan, dimana harus selalu ditegakkan.

Alih-alih berfanatis, tak disangka mereka semua harus menerima ganjaran pahit. Saat ini keenam guru tersebut telah diberhentikan sebagai pegawai pengajar, lantaran mesti taat pada peraturan yang berlaku.

Bukan apa-apa, jelas ASN/PNS dilarang untuk ikut aktif dalam kampanye. Pada UU Nomor 53 tahun 2010 sudah jelas tertulis bahwa ASN/PNS dilarang terlibat dalam politik praktis, tidak terkecuali pegawai honorer. Bukan hanya itu, larangan itu juga bisa tertera pada PP Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korp dan kode etik Pegawai Negeri Sipil atau PNS, disini tertera bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Baca juga :  Pilih Akademisi Atau Politisi?

Dikutip dari news.okezone.com Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar turut serta menanggapi kejadian ini. Beliau menegaskan agar ASN berhati-hati dalam menyikapi pilihan politiknya, mengingat tahun ini adalah tahun politik. Itu fatal sekali apalagi dengan niat dan sengaja. Ini peringatan untuk yang lainnya, harus bersikap netral,”

Jika diperhatikan, di foto tersebut diambil secara sengaja. Dengan gestur tubuh, tangan yang menyimpulkan “salam 2 jari” lalu mereka kompak memegang stiker yang bertuliskan nama paslon nomor 2. Jelas ada unsur kesengajaan disini, jika memang tidak bermaksud kampanye, kenapa harus memamerkan stiker paslon tersebut? Jika memang mereka sadar hukum tidak seharusnya mereka berfoto menyertakan atribut kampanye. Mereka seharusnya tau hal itu sangat beresiko.

Perlu dicatat, bahwa mengenai aturan dan etika yang berlaku bagi ASN/PNS mestinya tidak terlibat dalam politik praktis. Jadi, mau guru honorer, polisi, TNI, sampai Kepala Desa itu tidak boleh ikut dalam politik praktis. Bagi para paslon juga tidak boleh mengikut sertakan ASN/PNS sebagai relawan kampanyenya. Meskipun honorer, tetap gaji mereka berasal dari APBD.

Dapat dibayangkan, jika ASN/PNS terlibat dalam politik praktis. Lama-lama akan muncul kecamatan PDI-P, Kecamatan Golkar, SMP PKB, SMK Perindo. Malah yang ada justru menimbulkan perpecahan dan kesenjangan, bukan? Maka dari itu ASN/PNS harus NETRAL.

Kita yang sama-sama sebagai pekerja harus profesial dalam melakukan pekerjaan. Jika dituntut harus netral, ya mau tidak mau harus netral. Lagi pula, sepertinya kurang kerjaan jika ASN sampai ikut serta berkampanye, sebab mau capres nomor 1 atau 2 yang jadi, nasib ASN/PNS tetap akan diperhatikan, Anda semua tetap akan digaji, kok. Hampir di tiap periode pemilu setiap paslon pasti mempunyai janji yang menyinggung kesejahteraan ASN/PNS. Artinya ASN/PNS tidak perlu fanatik atau terlibat dalam politik praktis pun PNS sudah diperhatikan, tidak perlu ikut-ikutan gembar-gembor, sana-sini kampanye. Biarkan yang gembar-gembor mereka saja, yang mengharapkan jatah kursi, ASN/PNS cukup nonton debatnya saja.

Untuk yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jadikan sebagai pembelajaran. Bagi yang sudah terkena sangsi disiplin dari pihak Badan Kepegawaian Daerah, sudah tidak lagi kuatir, sebab kini bisa leluasa untuk berkampanye, mau foto memakai atribut baliho yang gede juga boleh, kan sudah tidak berstatus ASN/PNS.

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *