Mural Sebagai Sarana Kritik Bukan Untuk Merusak Properti Publik!

Seni mural sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dan bukan kesenian baru yang hadir. Kalau saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mural adalah lukisan pada dinding. Sepertinya banyak orang pun sudah tahu mengenai mural.

Untuk bisa membuat seni ini, seniman mural biasanya akan membayangkan tema sosial, agama, atau patriotik secara bergambar pada skala yang sesuai dengan mengacu pada urgensi struktural dinding dan ide yang diungkapkan. Jadi sepertinya sah saja ketika mural dijadikan sebagai sarana kritik. Apalagi seni ini sengaja dibuat di ruang publik dengan tujuan agar dilihat banyak orang.

Padahal ketika ruang publik digunakan tanpa memberikan dampak kerusakan pada fasilitas umum, seharusnya tidak masalah untuk dijadikan sebagai sarana penuangan ide kreatif melalui mural. Beberapa minggu lalu, masyarakat Indonesia sempat digemarkan dengan seni mural yang dirasa mengandung kritik.

Baca Juga:  Bisakah Kita Menentukan Ideologi Dari Bacaan?

Pemberitaan soal mural yang mengandung kritik ini melejit dengan cepat melalui media sosial dan berita di televisi. Khususnya di Tangerang, banyak mural-mural dibuat oleh seniman jalanan mengenai aspirasi mereka. Mulai dari tulisan “DIPENJARA KARNA LAPAR”, “TUHAN AKU LAPAR” hingga dengan gambar yang diduga wajah Jokowi yang bertuliskan “Jokowi 404: Not Found”.

Apalagi para seniman yang membuat mural tersebut menjadi ‘bak seorang kriminal’ yang sekarang dicari dan akan diadili. Kalau kita berpendapat mengenai tulisan yang tersirat dari beragam mural yang ada ini sebuah kritikan, boleh kah? Seharusnya boleh, karena menurut saya ini sebagai bentuk perlawanan dengan seni.

Jika dikaitkan dengan lingkup etis, tentunya seni mural idealnya tidak dapat dipakai tanpa adanya izin. Namun hal ini kan menjadi paradoks jika dilihat dari dimensi perlawanan, yaitu kasusnya harus menabrak etika, karena namanya juga perlawanan.

Apalagi berbagai mural ini sudah mulai ditindaklanjuti oleh petugas setempat untuk segera dihapus. Padahal faktanya mural sebenarnya sudah sering terjadi dari orde baru hingga reformasi. Padahal saat mural sudah sering terjadi saat itu tidak ada aksi pengahapusan mural oleh petugas setempat.

Permasalahannya adalah mengapa harus dihapus? Kalau berbicara mengenai izin, menurut saya banyak mural yang beredar di tembok Tangerang, bahkan di seluruh pelosok Indonesia yang tergambar sebagai mural-mural kreatif buatan anak negeri. Lalu kenapa harus mural yang berisikan kritikan pada penguasa negara saja yang dihapus? Hal ini bukankah jadi pertanyaan besar?

Banyak masyarakat justru berpendapat aksi penghapusan mural-mural yang berisikan kritik ini merupakan sebuah pembungkaman, pengendalian, dan menghanguskan seni yang menjadi media untuk mengkritik pemerintah. Masa iya sih, wakil rakyat dan aparat penegak hukum merasa tercemar nama baiknya dengan kritikan melalui kesenian ini? Rasanya tidak mungkin.

Padahal dibandingkan harus mengurusi beragam kesenian luar biasa dari anak bangsa melalui mural, sehingga harus melakukan pengapusan mural-mural ini, para penguasa negara harusnya lebih aware dengan kondisi masyarakatnya. Apalagi dengan kondisi Pandemi yang semakin tidak jelas akan cepat selesai atau tidak.

Pertanyaan lainnya adalah  kenapa mural yang berisi kritikan belakangan ini seakan dibungkam? Yang harus diketahui adalah melukis mural berisikan kritik harus mendapat izin dari pihak terkait setempat, terlebih mural terletak pada kawasan central pada pusat kota atau tempat yang seharusnya tidak dilukis sembarangan.

Terutama pada mural yang diduga bergambar wajah Jokowi ini sempat menjadi perdebatan di media sosial mengenai penggambaran simbol negara. Padahal Presiden bukanlah sosok yang menjadi simbol atau lambang sebuah negara.

Apakah karena mural berisi kritik sosial yang menjadi viral ini mengusik ketenangan rezim penguasa? Mural seharusnya ditanggapi sebagai seni jalanan untuk mengekspresikan pendapat justru disikapi secara tidak biasa. Saya rasa ketika mural berisikan kritik ini tidak viral, hingga saat ini akan masih terpajang dan masih di tembok-tembok jalanan.

Sebenarnya jika saya lihat dari ruang lingkup seni, ketika mural dijadikan sebagai simbol perlawanan, kritik bahkan dijadikan sebagai harapan seharusnya sah saja jika penempatannya dalam ruang publik agar didengar dan dilihat banyak orang.

Lalu bedanya apa dengan baliho para politisi yang berisikan pesan politis dengan mural yang berisikan tentang kritikan pada Pemerintah? Saya rasa sama saja. Baliho para politisi pun memanfaatkan ruang publik sebagai saluran penyampaian pesan. Bedanya mereka memiliki kekuasaan, wewenang, dan  privilege tertentu untuk bisa menggunakan baliho sebagai sarana penyampaian pesannya.

Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki privilege dan telah menggunakan berbagai ruang penyampaian pendapat tetap tersumbat sana sini, akhirnya memilih mural sebagai media yang efektif dan dilihat publik dalam penyampaian pesannya.

Atau malah mau disamakan dengan vandalisme? Padahal sudah sangat berbeda dengan mural. Kalau vandalisme hanya ajang corat-coret dan bersifat merusak fasilitas umum. Sedangkan mural seni menggambar pada tembok atau dinding dengan tujuan penyampaian sebuah kritik, harapan bahkan aspirasi. Jadi tidak adil ketika seni mural harus disamakan dengan vandalisme.

Justru yang harus disamakan adalah poster, spanduk dan baliho dari politisi yang terpajang disetiap sudut jalananan kota. Mereka sudah pasti bertujuan untuk dilihat dan bisa tersampaikan sebuah pesan politisnya untuk masyarakat. Bergitu juga mural, ketika dibuat pun tujuannya agar banyak dilihat serta pesan kritik, aspirasi, bahkan harapan bisa tersampaikan.

Baca Juga: Tentang Pungli Dan Hilangnya Nurani Di Masa Pandemi

Jadi menurut saya, sangat berlebihan ketika para seniman mural yang mencurahkan aspirasi, kritikan bahkan harapan mereka melalui seni berujung penghapusan dan malah dicari-cari “bak seorang kriminal”. Kalau perlu adanya regulasi mengenai peraturan terkait ya silahkan dibuat. Namun untuk hal berlebihan ini, saya rasa tidak perlu untuk dilakukan.

Masa hanya masyarakat saja yang disuntik narasi politis dari banyaknya baliho politisi?

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *