Menyoal Latar Belakang UN Ditiadakan dan Aturan Kelulusan Di Sekolah

Masyarakat Indonesia kini tengah digegerkan dengan adanya wabah virus corona, akibat pandemi ini ranah pendidikan jadi terkena imbasnya dan hangat jadi perbincangan serius. Beberapa hal terkait UN (Ujian Nasional) pemerintah sedang mengkaji lagi alternatif lain yang bisa dilakukan ketika UN ditiadakan. UN sendiri sebenarnya akan dilaksanakan pada bulan April, tetapi akibat adanya pandemic corona yang melanda negeri ini sekolah-sekolah di Indonesia terpaksa harus ditutup.

Alhasil, melalui Presiden Jokowi dan Kemendikbud, Nadiem Makarim menyatakan bahwa UN ditiadakan, keputusan itu diambil sejak sepekan lalu lewat rapat terbatas. Sang presiden pun mengatakan situasi sekarang ini sangat tidak memungkinkan untuk diadakannya UN 2020. Tercatat ada kurang lebih 8,3 juta siswa yang semestinya mengikuti UN dari 106.000 satuan pendidikan di tanah air.

Menyoroti  hal  tersebut sebetulnya Nadiem Makarim selaku Kepala Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mempunyai  wacana sejak tahun lalu bahwa UN bukan dihapus atau ditiadakan tetapi lebih tepatnya mengganti UN dengan sistem penilaian baru.

Menurut beliau, UN dinilai terlalu fokus pada kemampuan menghapal, dan membebani siswa, orangtua serta guru. Juga dipandang tidak menyentuh kemampuan pengembangan kognitif dan karakter siswa. Meski demikian, nyatanya ia telah meluncurkan program kebijakan pendidikan bertajuk program merdeka belajar. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPPDB) dengan sistem zonasi dan termasuk Ujian Nasional (UN) yang sebagai pelengkap.

Untuk itu agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi semua kalangan, lebih tepatnya sistem ujian berskala nasional atau UN ini akan diganti jadi asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter. AKM nantinya akan berisi materi yang meliputi tes kemampuan literasi, numerasi dan pendidikan karakter.

Bentuk soal-soal AKM pun nanti lebih bersifat penggunaan nalar, seperti dalam konteks numerasi pada AKM Matematika, siswa tidak dibebani tentang bagaimana menghapal rumus tetapi lebih kepada cara penyelesaian masalah. Misal, menghitung waktu lamanya sampah hingga dapat terurai dan tidak mencemari lingkungan serta mengangkat berbagai soal seputar kehiupan sehari-hari.

Baca Juga : Potret Dunia Pendidikan di Tengah Pandemi Corona

Lalu bagaimana dengan syarat kelulusan? yang kita tau pada dasarnya kemarin UN jadi syarat penting kelulusan bagi siswa. Tetapi lebih dari itu Nadiem mengatakan bahwa  UN tidak menjadi syarat kelulusan ataupun syarat seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sebenarnya ada dua opsi yang sudah disiapkan oleh Nadiem terkait pengganti UN, yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), namun opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN secara online. Tetapi jika tidak dapat dilakukan, maka opsi terakhir yang bisa dilakukan adalah menerapkan metode kelulusan berdasarkan nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah. Nilai tersebut diambil dari nilai rapor .

Artinya hak penuh diberikan kepada guru dan  pihak sekolah yang memberi syarat untuk lulus seerta untuk mengevaluasi. Ini telah berlaku di semua satuan pendidikan sekolah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah.

Ditambah dengan adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19), menjadikan ujian sekolah kini berlaku dalam format ketentuan:

Syarat kelulusan SD

  1. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal).
  2. Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Syarat kelulusan SMP dan SMA  

  1. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir.
  2. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Syarat kelulusan SMK

  1. Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir.
  2. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Tentu tak usah khawatir, terutama bagi para orangtua karena siswa yang nantinya diluluskan tetap mendapat ijazah. Hanya saja di dalam ijazah tersebut tidak ada nilai UN. Sebab seperti yang tadi sudah diuraikan pada format kebijakan program merdeka belajar bahwa aturan pendidikan sekarang sudah menerapkan sistem zonasi maupun jalur prestasi yang menggunakan nilai rapor hingga portofolio siswa yang berupa nilai akademik, prestasi non akademik serta bentuk prestasi lain yang dimiliki. Artinya siswa bakal ditempatkan di lokasi wilayah terdekat yang memang terdapat sekolah unggulan dengan menimbang ketentuan tersebut.

Jadi secara garis besar, siswa tingkat akhir tetap diluluskan entah itu dengan melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai pengganti UN melalui sistem daring atau  lewat metode kelulusan yang akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah.

Tinggal kita lihat saja mana yang lebih efektif untuk menentukan kelulusan siswa, entah itu USBN melalui sistem daring yang dengan catatan apabila sekolah belum mampu menyediakan sistem berbasis online, atau terpaksa menimbang kualitatif nilai siswa sebagai langkah terakhir yang bisa dilakukan.

 

Komentar
Dhani Arief Wicaksono

Benci feodal namun juga bukan patriotik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *