memblokir

Memblokir Media Sosial Adalah Bukti Gegabahnya Pemerintah

Sekitar seminggu yang lalu, sempat beredar isu bahwa Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memblokir kembali media sosial. Katanya, langkah ini dilakukan untuk mencegah berita hoaks dan berita provokatif tersebar bebas.

Sontak saya merasa khawatir dan siap-siap mengunduh VPN (katanya agar tetap bisa bermedia sosial dengan lancar)—agar bisnis saya aman.

Bukan tanpa alasan, karena Kominfo memblokir media sosial 22 Mei lalu, bisnis yang saya jalani terkena dampaknya. Pesanan menurun drastis, omset tentu menurun. Pasalnya, saya sangat tergantung dengan media sosial untuk menjual dagangan saya. Dan saya sangat yakin bahwa bukan hanya saya yang merasa merugi, banyak diluar sana pedagang seperti saya yang bernasib sama.

Ada ribuan pedagang yang terkena dampak pemblokiran media sosial tersebut sebab banyak transaksi yang gagal. Menurut data IDEF (Institut for Development of Economics and Finance) kerugian akibat pembatasan media sosial sebesar Rp. 600-an miliar.

Untungnya Kominfo mengklarifikasi jika pemblokiran media sosial tidak akan terjadi ketika sidang MK dilaksanakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Tapi hal itu dilakukan karena penyebaran hoaks relatif sedikit. Jadi kalau menurut pantauan Kominfo hoaks sudah agak banyak, ya, kemungkinan besar pemblokiran akan dilaksanakan.

Langkah Kominfo 22 Mei lalu rasanya kurang efektif dan terlalu gegabah. Toh, walaupun media sosial diblokir, hoaks masih saja tersebar. Pemblokiran media sosial bukanlah solusi jitu memberantas penyebaran hoaks. Hal terpenting yang harusnya dilakukan pemerintah adalah memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat—bukan blokir-memblokir media sosial.

Literasi digital mencakup kemampuan masyarakat untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan media. Literasi digital juga bisa dikatakan sebagai pengetahuan mengenai bagaimana media berfungsi bagi masyarakat. Contohnya, media sosial seperti WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram difungsikan sebagai alat komunikasi maupun bertukar informasi.

Dalam artian lain, pemerintah harusnya memberikan edukasi bagaimana masyarakat belajar menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan internet. Ketika masyarakat diajarkan bagaimana mengembangkan literasi digital, mereka juga diharapkan untuk meningkatkan kapasitas dalam diri mereka untuk mengetahui apa yang mereka cari, informasi apa yang harus diabaikan atau dibuang, dan bagaimana mereka mengidentifikasi terkait apa saja informasi yang dapat berguna bagi sekitarnya. Karena literasi bukan hanya soal membaca dan menulis, literasi juga bagaimana menggunakan sumber-sumber pengetahuan.

Pemblokiran media sosial bukanlah jalan yang baik untuk mendidik masyarakat menggunakan media sosial. Malah tindakan ini justru terkesan membatasi masyarakat dalam kebebasan menyuarakan pendapat. Bisa dikatakan tindakan seperti ini seperti halnya Orde Baru yang sangat membatasi kebebasan berpendapat. Embel-embel sama seperti Orde Baru, stabilitas politik. Tapi, jika hal ini dibiarkan akan membungkam suara rakyat.

Saya tidak setuju dengan tindakan pemerintah bukan berarti saya setuju dengan penyebaran hoaks di media sosial. Saya sangat benci dengan berita-berita yang membodohi tersebut. Jika solusi Kominfo hanya urusan blokir-memblokir, hal itu menjadi sejarah kelam kebebasan berpendapat setelah Orde Baru. Jika edukasi  literasi digital sudah dilakukan oleh pemerintah, saya kira pemerintah tak punya alasan lagi untuk memblokir media sosial. Hoaks bisa diredam, bukan dengan dibatasi, tapi dibekali dengan literasi.

Baca juga: DERADIKALISASI: UPAYA PREVENTIF LEWAT KACAMATA LITERASI

Komentar

Bergembira sebelum negara api menyerang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *