Penggusuran dadap

Mematikan Penghidupan Masyarakat Dadap Lewat Pembangunan

Tahun 2015 adalah kali pertama saya mendengar kasus penggusuran di Kampung Baru Dadap, Kabupaten Tangerang. Dan kini, setelah hampir 4 tahun berlalu, persoalan ini tak kunjung usai. Tentu saja bukan belum selesai dalam arti pembangunannya, tetapi yang belum selesai adalah perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak hidupnya.

Sepanjang pemahaman saya, perjuangan masyarakat Dadap bermula tatkala wacana ‘pembangunan’ bertajuk penataan ulang Kampung Dadap Baru dihembuskan. Pembangunan ini dirasa perlu untuk terwujud pasalnya bukan karena kampung ini dianggap kumuh. Melainkan karena kampung ini dikenal sebagai kawasan prostitusi yang penuh dosa.

Setelahnya, masyarakat memutuskan untuk menutup sendiri aktivitas prostitusi di kampungnya. Ketika datang ke sana sekitar tahun 2016, saya melihat sendiri bagaimana bekas-bekas kafe tempat prostitusi telah roboh. Lebih tepatnya telah dirobohkan oleh masyarakat sendiri. Tujuannya jelas, membuktikan kepada pemerintah bahwa kampung ini tidak perlu digusur, hanya cukup memberantas prostitusi.

Sayang, tujuan pembangunan yang hendak dilakukan pemerintah memang bukan semata untuk memberantas maksiat. Pasca penutupan prostitusi, warga masih saja diminta untuk segera pindah karena kampung tersebut harus ditata ulang. Kali ini, alasan kumuh mulai digunakan. Meski kemudian, kita akhirnya sama-sama tahu tujuan sebenarnya dari pembangunan ini tidak lain adalah untuk mendukung pembangunan reklamasi.

Asal tahu saja, di utara kampung ini telah berbentuk beberapa pulau reklamasi yang siap dilanjutkan pembangunannya. Demi mewujudkan akses dari Tol Bandara menuju pulau reklamasi, Kampung Dadap Baru dipilih sebagai lokasi tepat untuk pembangunan jalan. Meski begitu, dalih yang digunakan pemerintah untuk menata kampung adalah pembangunan islamic center di kampung ini agar segera terlepas dari sisa kemaksiatan prostitusi. Tapi, ya, itu hanya kedok dari tujuan besar pembangunan jembatan penghubung ke pulau reklamasi.

Saya kira semua orang sepakat bahwa pembangunan adalah sesuatu yang harus dilakukan pemerintah demi kepentingan masyarakat. Terutama, untuk terwujudnya kesejahteraan merata. Sialnya, hal semacam ini jarang berlaku dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kalaupun demi kepentingan masyarakat, kita sama-sama tahu masyarakat mana yang dipilih untuk diwujudkan kepentingannya.

Hal ini yang kemudian menjadi bahan bakar masyarakat Kampung Dadap untuk melakukan perlawanan. Pembangunan yang menggusur dan mematikan hidup mereka tentu akan dilawan sepenuhnya. Semua bukan lagi berbicara menanggung beban kerugian satu pihak, melainkan seluruh lapisam kalangan, dari yang muda hingga tua turut terseret imbasnya.  Sebab Ini menyangkut persoalan hidup masyarakat Kampung Dadap untuk mempertahankan hidup.

Tentu saja, ada sebagian yang sepakat bahwa kampung mereka perlu ditata. Hanya, mekanisme penggusuran bukanlah sesuatu yang solutif untuk hidup mereka. Memindahkan hidup manusia ke tempat baru, dengan segala pungutannya dan ketiadaan lapangan pekerjaan, sama saja dengan memasukkan mereka ke dalam penjara kemiskinan. Sudah hidup saja susah, malah ada pembangunan yang hampir mematikan hidup.

Selama ini nelayan Dadap dikenal dengan produk kerang hijau yang banyak dikonsumsi masyarakat. Dalam satu tahun bahkan mereka bisa memproduksi hingga 1,7 ton. Selain kerang hijau, tentu saja ada rajungan juga beragam ikan yang mereka hasilkan. Tetapi kemudian, semua berubah sejak pembangunan pulau reklamasi dilakukan.

Jika dulu mereka tidak perlu melaut hingga ke tengah untuk mendapatkan ikan, sekarang mereka harus bertarung di laut dalam untuk mendapatkan ikan. Tentu saja, dengan modal solar yang semakin bertambah seiring dengan jarak pelayaran yang mereka lakukan. Itu pun, ketika melaut hingga ke kisaran pulau reklamasi, mereka akan diusir dan harus melaut ke wilayah yang lebih jauh lagi.

Seandainya memang pemerintah daerah hendak memperbaiki hidup masyarakat Dadap, harusnya mereka fokus untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang dulunya bergantung pada bisnis prostitusi. Ketika masih ada prostitusi, bisnis dan usaha masyarakat berjalan baik seiring dengan banyaknya tamu yang datang. Kini, binis makanan hancur kekurangan pelanggan. Para pemilik dan pekerja di kafe jadi pengangguran. Jadi nelayan pun sama saja, habis dihajar pembangunan pulau reklamasi.

Maka dari itu, ketika mendengar kabar izin pembangunan jembatan menuju pulau reklamasi telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tangerang, rasa kesal dan amarah yang bertumpah ruah menghampiri saya kembali. Apalagi, beberapa hari setelah izin dikeluarkan, Kang Isul (Waisul Kurniawan) selaku Ketua Forum Mayarakat Nelayan Dadap ditangkap karena mengkritik izin tersebut, semakinlah rasa amarah ini menjadi-jadi.

Pada akhirnya, kini kita hidup di masa pembangunan menjadi salah satu indikator kemiskinan masyarakat. Omong kosong pembangunan dengan segala pengharapannya buat masyarakat. Selama pembangunan masih merampas hidup sebagian masyarakat sebagai ganti kemudahan pada masyarakat lainnya, selama itu juga perlawanan akan terus subur di bumi nusantara. Untuk apa ada pembangunan jika hanya digunakan sebagai pembunuh kehidupan masyarakat kecil?

Komentar

Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *