Mahasiswa Jadi Petani? Selesaikan Dulu Masalahnya

Saya sempat terheran ketika mendengar ajakan Presiden Jokowi agar kaum muda tertarik untuk menjadi petani. Walau ini terhitung bukan ajakannya yang pertama, sebab dia pernah menyerukan ajakan ini beberapa kali, terhitung sejak dia pertama kali menjabat sebagai presiden dalam periode sebelumnya.

Tidak ada yang salah dari ajakan itu, namun ini terasa janggal saja. Sebab, dalam beberapa waktu yang lalu dia meminta universitas untuk menerapkan kurikulum industri untuk diterapkan di dalam pengajaran. Bingung saya dengarnya.

Bagaimana tak bingung, dua keinginan itu rasanya sulit buat dilakukan secara bersamaan. Di satu sisi, Pak Jokowi mengajak kaum muda (mahasiwa) sebagai seorang petani agar bisa membangun kemandirian pangan atau bahkan dapat memperoleh pendapatan besar untuk menumbuhkan perekonomian.

Di sisi lainnya, Pak Jokowi meminta universitas memberikan kurikulum industri sebagai bekal mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman agar mahasiswa siap berkerja untuk memenuhi kebutuhan dunia industri yang semakin ketat persaingannya.

Hal tersebut menumbuhkan pertanyaan di kepala saya: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik apa gunanya jika ranah akademis (universitas) masih menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan industri? Nambah-nambah bahan overthinking saja nih, pemerintah. Ah sudahlah, sama halnya ketika saya mencoba untuk memahami istilah ‘revolusi mental’ yang kerap digawangkannya saja sudah susah dipahami. Angel, wes angel.

Tapi dengan adanya ajakan tersebut, saya agak sedikit bersimpati. Saya pikir pemerintah cuma peduli dengan investasi. Ternyata saya seudzon, hehe. Tampaknya Pak Jokowi juga ingin membuka mata seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap ketahanan pangan.

Karena dalam keadaan pandemi yang saat ini tak menentu, krisis pangan mungkin terjadi dan dapat menjadi ancaman besar bagi suatu negara. Contohnya; pengalaman negara Korea Utara mengalami ancaman krisis pangan yang begitu menakutkan. Bahkan, sampai jatah beras militernya, mereka jual kepada rakyatnya dengan harga yang lebih murah. Dengan harapan dapat menjaga harga pangan tetap stabil.

Namun, ketika saya mencoba bersimpati dengan kepedulian terhadap ketahanan pangan, saya jadi teringat proyek Food Estate yang telah ia lakukan di Kalimantan Tengah, dengan luas lahan mencapai 30 ribu hektare (ha). Untuk luas lahan seperti itu tampaknya bukan luas lahan biasa bukan? Bagaimana perkembangannya yaa? Hmmm.

Lagi pula sebelum memberikan ajakan, harusnya Pak Jokowi mengerti bahwa menjadi petani bukan profesi mudah. Harus memiliki ketabahan. Seperti; merawat ladang pertanian, berhadapan dengan perubahan iklim tak menentu atau ketika sewaktu-waktu disakiti oleh pemerintahnya sendiri.

Wah, bagi saya bukan hal yang tabu ketika pemerintah beberapa kali menjadi momok menakutkan bagi para petani. Alih fungsi lahan sering kali menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Pembangunan infrastruktur dan penambangan tak akan lekas hilang sebagai ketakutan utama mereka.

Baca Juga : Tentang Pungli Dan Hilangnya Nurani Di Masa Pandemi

Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, pada tahun 2020 terdapat 241 total kasus konflik agraria. Terjadi di 359 daerah di Indonesia dengan korban terdampak 135.332 kepala keluarga (KK). Buaaanyaak banget kan?

Untuk merefleksi ingatan kita terkait kasus alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba meramu. Seberapa besar peran pemerintah dalam menangani kasus alih fungsi lahan yang sering menimpa para petani.

Saya ambil salah satu dari sekian banyak kasus. Contohnya; 15 tahun perjuangan para petani Kulonprogo, melawan rencana proyek pabrik dan penambangan pasir besi. Jika rencana proyek tersebut dapat terealisasi, mereka sangat dirugikan dengan adanya pengalihan lahan pertanian sebagai lokasi penambangan. Sebab pesisir pantai selatan Kulonprogo, mereka manfaatkan sebagai lahan bertani.

Atau, perjuangan warga Desa Wadas melakukan penolakan tambang dan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk merealisasikan pembangunan Bendungan Bener. Bagi mereka, warga desa yang notabennya berprofesi sebagai petani, sulit membayangkan jika hal-hal tersebut terjadi. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup, jika lahan sebagai sumber kehidupan mereka direnggut begitu saja.

Lantas, bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan masalahnya? Wah-wah-wah! Yaa engga ada dong! Bisa kalian bayangkan aja, selama 15 tahun mereka harus dihantui dengan rencana proyek tersebut. Belum lagi dengan segala bentuk ancaman dan tindakan represif aparat. Jadi jangan ada harapan pemerintah punya langkah konkrit untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan ‘berkhayal’ deh.

Jadi menurut saya, jangan berharap besar kepada kaum muda (mahasiswa) ingin menjadi petani. Wong jaminan keadilan dan kelayakan hidupnya aja susah. Engga perlu ajak ini, itu dulu deh. Paling engga fokus untuk menyukseskan agenda ‘reforma agraria’. Gagasan yang telah ia janjikan pada periode sebelumnya.

Menurut saya, sampai saat ini gagasan tersebut belum sama sekali terlihat dengan jelas dampaknya. Masih banyak dari mereka (kaum tani), sulit sekali mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan. Bahkan, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, beberapa petani mengaku kesulitan.

Baca Juga : New Normal Gerakan Literasi

Berikan para petani jaminan bantuan dalam bentuk apapun. Agar dapat menunjang perkembangan pertanian para petani Indonesia jadi jauh lebih baik. Jika itu semua sudah terselesaikan dengan baik, kayaknya kawula muda ini tertarik banget buat menjadi petani. Memlihara tanaman hias mahal saja banyak peminatnya. Yuk, bikin profesi petani ini jadi banyak peminatnya, sebanyak minat orang yang ingin jadi internet celebrity~

Komentar

Lagi pengen bercocok tanam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *