Ketika Gerakan Literasi Melakukan Langkah Politik di Pilpres 2019

Ketika saya baru terlibat dalam gerakan literasi, saya bertemu banyak kawan-kawan yang tidak percaya pada peran negara terhadap gerakan ini. Tak hanya itu, mereka juga tidak mempercayai kinerja aparatur pemerintah, termasuk kepala daerah dan politisi lainnya. Pokoknya, terus bergerak untuk perjuangan dan jangan berharap pada negara.

Memang sih, tidak semua orang di gerakan literasi bersikap seperti ini. Kebanyakan ya yang berafiliasi dengan Perpustakaan Jalanan. Bahwa itu pilihan ideologis, buat saya tidak perlu kita perdebatkan. Lebih penting mencari kesamaan yang bisa dikerjakan bareng daripada meributkan hal seperti ini.

Walau demikian, buat saya, bisa merangkul pemerintah setempat adalah langkah politik yang bisa (atau mestinya sih) dilakukan gerakan literasi. Ini hal yang penting, mengingat pada beberapa hal yang membuat gerakan literasi dan pemerintah berseberangan, terdapat ketidaksepahaman yang mestinya bisa diselesaikan lewat lobi dan komunikasi.

Misalnya, pada posisi beberapa kelompok gerakan yang dilarang melapak di taman. Di luar persoalan izin yang ribet dan merepotkan itu, saya kira memang diperlukan satu komunikasi kepada pihak yang berwenang. Hal ini tidak bakal merendahkan gerakan, justru mengupayakan agar pemerintah melihat keseriusan kita dalam memajukan literasi. Kalau kemudian mereka tetap bertele-tele dan melarang aktivitas kita, barulah kita bilang dengan satu kata: lawan!.

Hal serupa saya lihat juga pada posisi politik yang diambil Nirwan Arsuka untuk mendukung Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2019. Ketika memilih jalan tersebut, ada beberapa kawan yang agaknya berkomentar miring terhadap Nirwan. Pernyataan mereka kurang lebih sama seperti di atas, gerakan literasi harus dijauhkan dari aktivitas politik.

Baca juga: Nirwan Arsuka dan Perpustakaan yang Bergerak ke Pelosok Nusantara

Sah saja sih mereka mau mengkritik Nirwan. Namun, yang perlu diingat adalah posisi yang diambil Nirwan juga demi kemajuan gerakan literasi. Dan hal ini, mendekati penguasa, memang telah diambilnya jauh sebelum Pilpres ini terlaksana.

Sederhana sih menurut saya, kalau langkah politik seperti ini tidak diambil, tidak bakal berjalan program yang Free Cargo Ltieracy. Biarpun sekarang proses pengiriman buku dipersulit, dan ini harus kita kritik dan beri masukan agar lebih efektif, tetap saja program ini bisa berjalan karena dilaksanakannya langkah-langkah politik oleh pegiat literasi.

Contoh yang lain saya mengenal seorang pegiat literasi dari Magetan, Diana Amaliah, yang juga merupakan seorang anggota partai politik. Apakah kemudian aktivitas politik membuatnya mengesampingkan kegiatan literasi, ya tidak juga. Walau mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR RI, Ia tetap menjalankan perpustakaan buku yang dikelolanya. Saya kira karena jejaring dari kegiatan politiknya, Ia bisa melakukan berbagai kegiatan positif untuk literasi di Magetan.

Saya secara personal memutuskan untuk Golput pada pemilu kali ini. Namun, jika ditanyakan apakah kita perlu merangkul pemerintah untuk memajukan dunia literasi di masing-masing daerah, jawabannya tentu saja perlu. Anggap saja dengan merangkul pemerintah, kita bisa memberi mereka saran dan arahan yang lebih baik untuk dunia literasi. Kalau tidak begitu, mereka yang awam dan tidak paham ya bakal bingung harus berbuat apa, dan akhirnya memilih untuk tidak melakukan apa-apa.

Ingat, mengambil langkah politik seperti ini bukan berarti melacurkan diri untuk para politisi. Beda hal kalau jalan yang diambil untuk memenuhi hasrat politik, atau yang lebih buruk lagi, demi kepentingan dan perut sendiri. Kalau sudah begitu yang diambil, ya mau disebut jadi hambanya politisi juga nggak apa-apa.

Komentar

Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *