Dampak Kesejahteraan Buruh Pada Tradisi Literasi Masyarakat

Pada satu waktu ketika masih memiliki status mahasiswa, saya pernah terlibat dalam sebuah gerakan buruh. Atau lebih tepatnya, pernah terlibat dalam aktivitas serikat buruh. Tidak lama memang masa-masa saya bernaung di sana, tetapi ada beberapa hal baru yang mengubah perspektif hidup saya.

Satu hal yang benar-benar mengubah mengubah cara pandang saya, adalah ketika membicarakan soal kesejahteraan dan upah layak untuk buruh. Bahwa ada banyak hal lain yang diperjuangkan buruh, termasuk ketika negara ini lalim perihal listrik dan bahan bakar minyak, tetap saja perhatian utama gerakan ini ada pada dua poin tadi.

Mungkin banyak orang berpikiran bahwa apa yang diterima buruh hari ini sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Indikator yang biasanya digunakan oleh mereka yang berpikir demikian adalah besaran upah minimum kabupaten/kota yang dianggap sudah besar. Setidaknya, dianggap lebih besar dari gaji para guru honorer yang mendapatkan upah Rp 1,5 juta per tiga bulan.

Saya tidak akan berkata bahwa cara berpikir yang demikian adalah salah. Tidak juga, jika memang yang jadi landasan adalah perbandingan upah yang diperjuangan dengan upah seadanya dari pemerintah. Namun, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dari cara berpikir demikian. Misalnya, kenapa kita tidak memperjuangkan upah para guru honorer agar kesejahteraannya meningkat alih-alih mencibir perjuangan buruh untuk mendapatkan kesejahteraan?

Asal tahu saja, ada banyak faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan upah minimum bagi semua pekerja. Dulu, setahu saya, yang digunakan adalah hasil suivei besaran pengeluaran bulanan berdasar komponen hidup layak yang tercantum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012. Kalau sekarang sih landasannya berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Hal paling mendasar yang membedakan dua metode penentuan upah minimum tersebut adalah, saat ini kita tidak lagi menghitung besaran pengeluaran per item dalam KHL. Kini penentuan kenaikan upah dilakukan berdasar formulasi besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Mana yang lebih baik? Kalau yang diharapkan gerakan buruh tentu saja menggunakan basis KHL yang dihitung per item, dan kesepakatan diambil secara tripartit oleh perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah.

Oke, kita selesaikan pembahasan tadi. Mari lanjut ke urusan literasi.

Jadi begini, setelah terlibat dalam gerakan literasi, ada satu hal yang agaknya kurang dibahas ketika terjadi perbincangan soal tradisi literasi masyarakat. Oke, tradisi literasi masyarakat kita masih dianggap lemah. Ada banyak faktor yang membuatnya seperti itu. Namun, sepertinya ada satu faktor yang hampir tidak pernah dibahas, yakni soal dampak buruknya rezim pengupahan dan minimnya kesejahteraan buruh.

Bagi saya, ini adalah salah satu hal yang mempengaruhi minimnya tradisi literasi masyarakat. Mengingat selama ini tingkat kesejahteraan sebuah keluarga ikut berdampak pada tradisi literasi mereka, maka kesejahteraan kaum buruh adalah kunci untuk meningkatkan tradisi literasi masyarakat.

Coba bayangkan, dalam komponen hidup layak berdasar Permen di atas, kebutuhan yang mendukung tradisi literasi hanya terdapat pada komponen majalah 4 eksemplar per bulan. Itu pun, saya kira perhitungannya sudah tidak ideal dengan harga yang sekarang. Sebagai contoh, jika Majalah Tempo setiap minggunya diberi harga Rp 45 ribu, maka dalam satu bulan akan dikeluarkan biaya Rp 180 ribu oleh satu keluarga. Tapi, benarkah pada KHL komponen majalah dihargai demikian?

Itu belum dihitung pada perbedaan produk yang harus dibeli oleh satu keluarga. Orang dewasa dan anak-anak butuh bacaan yang berbeda, tidak bisa dipukul rata begitu saja. Dengan demikian, pengeluaran untuk kebutuhan literasi akan bertambah. Misalkan lewat membeli majalah Bobo 4 edisi dalam sebulan, yang per eksemplar kini harganya Rp 14 ribu.

Sudah selesai? Tentu saja belum. Mengingat majalah (baca kebutuhan literasi) bukanlah kebutuhan pokok buat masyarakat, dan masih ada hal lain yang perlu dibeli, maka anggaran tersebut bakal menjadi subsidi untuk kebutuhan lain. Hal yang seperti ini terjadi karena memang rezim pengupahan membuat kebutuhan hidup mereka masih belum tercukupi.

Seandainya, upah layak yang diperjuangkan gerakan buruh tercapai, dan kesejahteraan buruh meningkat, saya kira tradisi literasi masyarakat juga bakal meningkat. Orang tua mana yang tidak mau membelikan buku untuk anaknya, selama mereka mampu. Toh memang yang jadi persoalan adalah mereka lebih memilih membeli kebutuhan lain agar mereka hidup bisa dipertahankan.

Semoga ke depannya, hal seperti ini juga menjadi perhatian banyak pihak, termasuk gerakan literasi. Karena memang setiap gerakan perjuangan untuk kehidupan rakyat banyak harus bisa bekerja secara kolektif agar impian setiap gerakan bisa terwujud. Karena itu, jangan nyinyir lagi sama gerakan buruh. Tanpa mereka yang mau memperjuangkan kesejahteraan pekerja, niscaya mimpi meningkatnya tradisi literasi bakal jalan di tempat.

Selamat hari buruh 2019.

Komentar

Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *