Buruh Tangerang Melawan Omnibus Law, Sebuah Alasan Kenapa Tetap Melakukan Demonstrasi

Ketika Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja alias Cilaka ini disahkan senin malam kemarin, jutaan masyarakat Indonesia marah. Ada begitu banyak alasan untuk marah, terutama kepada pemerintah dan anggota Dewan perwakilan Rakyat. Namun yang paling utama, kami marah karena kebijakan yang mengancam hidup kami disahkan.

Apalagi, sajian dagelan politik yang dihadirkan anggota DPR tatkala sidang memang memuakkan. Mulai dari 257 anggota yang absen di sidang, tindakan mematikan mikrofon oleh Ketua DPR, serta gocekan maut DPR yang awalnya menyebut Paripurna dilaksanakan Kamis, tapi justru disegerakan menjadi Senin. Sungguh segala hal yang patut menjadi bahan bakar kemarahan buat masyarakat.

Memang pada momen-momen seperti inilah masyarakat kita kemudian kompak untuk tidak sepakat pada negara. Ketika ada kebijakan yang kiranya bakal menyengsarakan hajat hidup orang banyak. Saat dagelan politik DPR mencapai titik paling memuakkan dalam kehidupan masyarakat.

Namun, kekompakkan masyarakat untuk menolak Omnibus Law kemudian menghilang tatkala ribuan buruh, mahasiswa, dan aktivis pro demokrasi turun ke jalan untuk melakuan demonstrasi. Mereka menyampaikan protesnya dengan melakuan aksi di berbagai daerah. Mulai dari Makasar, Bandung, Blitar, hingga Jakarta. Mereka bersepakat untuk turun menolak kebijakan ini walau dilanda ancaman Covid-19.

Hal ini lah yang kemudian membuat sebagian masyarakat lain menyayangkan langkah para buruh untuk demonstrasi. Ya, mereka kelompok kelas menengah yang sebenarnya menolak Omnibus, tetapi mencoba bersikap moderat dan menolak adanya demonstrasi. Setidaknya, di tengah pandemi seperti sekarang.

Kemarin, ada beberapa kawan saya yang secara terbuka menolak keberadaan aksi menolak Omnibus Law di berbagai daerah. Walau saya tahu, mereka juga marah terhadap kelakuan DPR dan pemerintah. Menurut mereka, demonstrasi di tengah pandemi begini hanya bakal menimbulkan klaster baru. Daripada begitu, lebih baik menyampaikan aspirasi via medsos.

Ada begitu banyak alasan mengapa aksi demonstrasi tetap dilakukan oleh teman-teman buruh, mahasiswa, dan aktivis pro demokrasi. Pertama, protes tak bisa dilakukan via medsos. Mau tagar DPR Kontol, DPR Asu, DPR bangsat, Tolak Omnibus Law bertengger di trending topic Indonesia, itu tidak akan menimbulkan keresahan buat negara.

Baca Juga: RUU Omnibus Law Tebar Kesejahteraan, Sebenarnya Untuk Buruh Atau Investor?

Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk memberi tekanan langsung kepada negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah, tentu saja adalah dengan turun ke jalan. Kekuatan massa, penolakan di setiap daerah, dan blokade roda ekonomi yang dilakukan oleh buruh akan langsung berdampak jalannya pemerintahan. Setidaknya, negara tahu bahwa kita menolak kebijakan mereka.

Tanpa adanya mogok yang dilakukan buruh di Tangerang, blokade jalan yang dilakukan demonstran, saya kira protes terhadap Omnibus Law tidak akan pernah dianggap. Jika DPR dan pemerintah melakukan cara kotor terhadap rakyat, maka hanya ada satu perlawanan yang bisa dilakukan: demonstrasi.

Massa aksi, teman-teman buruh di Tangerang dan mahasiswa tentu paham bahwa melakukan demonstrasi berpotensi menularkan Covid-19 pada mereka. Namun, perlu diketahui, bahwa mereka juga lah yang bakal terdampak langsung akan UU Cipta Kerja ini. Apa pun pilihan mereka, mereka juga yang bakal merana.

Saya tidak mau bilang, mau diam atau melawan mereka ujung-ujungnya tetap bakalan tersiksa. Namun, seperti kata Pramoedya, dengan melawan kita tidak sepenuhnya kalah. Ya, kita tidak akan pernah sepenuhnya kalah karena kita akan terus melawan kebijakan busuk di negara ini.

Komentar

Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *