Arif Wismansyah, Menkumham dan Peran Serta Media Online Lokal Tangerang

Akhir-akhir ini saya sebagai warga Tangerang setidaknya sedikit terhibur dengan perseteruan yang terjadi antara Walikota Tangerang yaitu Pak Arif Wismansyah dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yaitu Pak Yasonna Laoly. Terkahir kali saya terhibur dengan perseteruan cebong kampret pada masa pilpres. Namun sepertinya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di MRT kemarin adalah pertanda bahwa yang saya anggap sebagai hiburan telah berakhir. Entahlah, bagi saya kekonyolan para penguasa dan pendukungnya selalu bisa jadi hiburan menarik.

Sebenarnya awal mula pertikaian Walikota Tangerang dan Menkumham tersebut adalah pada saat peresmian Perguruan Tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Lalu, Pak Yasonna Laoly menyindir Pak Arif selaku Walikota terkait pembangunan gedung tersebut yang sempat tersendat. Pak Mentri menilai bahwa Pak Walikota tak ramah karena sedikit menghambat perizinan pembangunannya. Dan kemudian Pak Menteri mengecam bahwa Pak Walikota cari gara-gara terkait wacana lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian di daerah pusat pemerintahan kota Tangerang.

Untungnya Pak Arif adalah orang yang baik dan bijaksana. Beliau lebih menghimbau masyarakat untuk tak terpancing emosinya. Beliau mengingatkan warga untuk tak lagi mendesak pak menteri meminta maaf. Sebab beberapa waktu lalu muncul petisi dari masyarakat kota Tangerang untuk mendesak pak menteri meminta maaf atas argumennya tersebut. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, untungnya kita memiliki Walikota yang baik dan bijaksana yang lebih memilih mengimbau warganya bahwa Kota Tangerang adalah kota akhlakul karimah, sudah sepatutnya kita menjaga suasana untuk tetap tentram.

Ketiga kalinya, saya ucapkan bahwa beruntungnya kita mempunyai Walikota yang baik dan bijaksana, untuk beberapa waktu, hingga akhirnya surat dari Pemerintah Kota Tangerang keluar. Surat tersebut menyatakan bahwa pemerintah tak lagi bertanggung jawab atas sejumlah pelayanan di kawasan Kemenkumham. Pelayanan tersebut berupa penerangan jalan umum, perbaikan drainase dan pengangkutan sampah.

Tentunya kebijakan dari pemerintah kota tersebut akan menyengsarakan mesyarakat yang tinggal di atas tanah milik Kemenkumham tersebut. Penguasa yang berseteru, malah rakyat yang kena dampaknya. Entah siapa yang patut disalahkan pada kasus ini, Menkumham yang dianggap tak bisa menjaga tutur, atau Walikota yang terlalu diselimuti rasa ego. Yang jelas bahwa rakyatlah yang sengsara.

Namun hal yang menarik perhatian saya adalah peran media online lokal. Dimana pada saat isu pertikaian itu baru mencuat, semua media nampak membela Pak Arif. Hingga situasi menjadi memanas sebab muncul sebuah petisi dari masyarakat menuntut Menkumham meminta maaf atas argumennya. Entah petisi tersebut muncul karena alasan masyarakat tak siap atas kebijakan yang dikeluarkan Walikota terkait pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di pemukiman Kemenkumham, atau itu murni karena apa yang dituturkan Menkumham dirasa tak pantas dan layak meminta maaf.

Lalu beberapa hari kemudian, saya dikirimi broadcast tentang rentetan website yang memberitakan bahwa sikap yang diambil pak menteri adalah gegabah. Hampir sebagian besar website yang dikirim adalah media online lokal Tangerang. Namun lagi-lagi tetap saja bahwa redaksi berita yang disampaikan sebagian besar mirip—mungkin hanya judul saja yang membedakan.

Saya menyarankan untuk tak hanya membaca satu berita. Sebab anda akan dengan mudah menentukan siapa yang salah. Karena kenyataannya adalah beberapa berita tersebut seakan menggiring kesadaran kita untuk sependapat dengan apa yang disampaikan. Bukan menyajikan sebuah fakta yang seharusnya tak berpihak kemanapun.  Ada baiknya kita semua mencerna apapun yang kita baca, gunakan kemampuan literasi digital kita sebab itulah satu-satunya cara untuk membentengi kita supaya tak termakan isu dan terhindar dari berita hoax.

 

 

 

 

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *